Tren Sistem Informasi di Bidang Pemerintah

MAKALAH

TREND SISTEM INFORMASI DIBIDANG PEMERINTAH

DOSEN PENGAJAR : ARI ROSEMALATRIASARI

DISUSUN OLEH :

FARHAN DIAZ ATTARICK

NPM:12117175

KELAS:2KA04

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

JURUSAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2018

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam Penulisan kali ini saya akan membahas tentang Trend Sistem Informasi di Bidang Pmerintah
Penulisan ini telah dibuat dengan berbagai beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan penulisan ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan ini.
Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada penulisan ini. Oleh karena itu saya mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membuat saya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan penulisan selanjutnya.
Akhir kata semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Depok, 19 Okteber 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan Penulisan 

BAB II PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian Sistem Informasi

2.2 Tujuan Sistem Informasi

2.3 Trend Sistem Informasi Dibidang Pemerintah

2.4 Manfaat Sistem Informasi di bidang Pemerintah

BAB III 

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan pemerintahan dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Dalam mendukung penyampaian suatu informasi maka dimanfaatkanlah teknologi informasi, yang menggunakan teknologi computer sebagai media utama dalam penyampaian informasi. Istilah ini sendiri merupakan perkembangan dari istilah Sistem Informasi . Semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan maka tingkat efektfitas dan efisiensi nya semakin baik.

1.2 Tujuan Penulisan

1. Mahasiswa/i dapat memahami pengertian Sistem Informasi

2. Mahasiswa/i dapat memahami Tujuan  Sistem Informasi

3. Mahasiswa/i dapat mengetahui  Trend Sistem Informasi di bidang Pemerintah

4. Mahasiswa/i dapat mengetahui  Manfaat Sistem Informasi di bidang Pemerintah

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI)  adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.[2] Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis

Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi.

2.2 Tujuan Sistem Informasi

      Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan (relevance), tepat waktu (timeliness), dan tepat nilainya atau akurat (accurate). Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage).

2.3 Trend Sistem Informasi Dibidang Pemerintah

1. Lingkungan Kerja Digital

          Tenaga kerja pemerintah semakin diisi dengan karyawan “melek digital”, dari pekerja garis depan hingga eksekutif tingkat atas. Lingkungan kerja digital adalah strategi bisnis untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan kelincahan melalui lingkungan kerja yang lebih berfokus pada layanan publik. Tempat kerja digital mempromosikan gaya kerja kolaboratif; mendukung desentralisasi, lingkungan kerja mobile; dan merangkul pilihan masing-masing karyawan terhadap teknologi.

2. Keterlibatan Warga Melalui Banyak Saluran

           Dalam memberikan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat, pemerintahan memerlukan pendekatan holistik sebagai berikut:

(i) menggunakan data untuk menampung dan memahami kebutuhan serta keinginan warga;

(ii) memanfaatkan sosial media secara efektif untuk berkomunikasi secara aktif kepada warga;

(iii) memungkinkan warga negara untuk terlibat pada pengambilan keputusan terhadap proyek yang akan diadakan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk meminimalkan kolusi antara pemerintahan dengan dewan wakil rakyat;

(iv) memahami saluran keterlibatan yang disukai oleh warga;

mendukung kelancaran transisi antar saluran;

(v) dan akhirnya memberikan satu set atau lebih untuk berinteraksi dengan warga.

Mengadopsi strategi manajemen informasi yang berfokus pada keterlibatan warga dapat memberikan manfaat terukur.

3. Data Terbuka

Memberikan akses data pemerintah baik secara default maupun dengan rekomendasi tertentu merupakan kebijakan pemerintahan strategi dan praktek manajemen informasi yang baik. Akses data pemerintahan dapat dilakukan baik melaui API maupun melalui publikasi resmi. Tambahan dari editor: Contohnya seperti pengadaan lelang proyek pengadaan di pemerintahan yang dilakukan oleh LPSE Indonesia. LPSE dapat memberikan penjabaran lebih mengenai lelang yang diadakan. Saat ini informasi dari LPSE mengenai proyek pengadaan di pemerintahan masih sangat minim, hanya menjelaskan “sampul judul lelang” saja. Harusnya LPSE dapat lebih terbuka lelang tersebut berisi pengadaan apa saja, sehingga publik dapat menilai proyek tersebut layak atau tidak layak. Dan seharusnya publik diberikan fasilitas untuk “Voting Proyek Pemerintah” dan memberikan komen sanggahan yang di moderasi oleh beberapa warga yang ditunjuk sebagai moderator.

4. Identitas Elektronik

Karena pemerintah menjadi lebih digital, identitas digital diperlukan untuk menjadi lebih handal dalam melayani semua transaksi digital. Identitas elektronik (e-ID) merujuk ke sebuah set yang diatur oleh proses dan teknologi yang dikelola oleh pemerintah untuk memberikan domain yang aman. Sehingga memungkinkan warga untuk mengakses sumber daya atau layanan inti pemerintahan. Sebab, dalam era digital pemerintah membutuhkan otentikasi dan pemeriksaan identitas secara online. Karena metode verifikasi langsung akan segera usang dalam hal menawarkan warga terhadap akses terintegrasi untuk sumber daya dan jasa. Pendekatan ini harus dapat mengaitkan setiap warga negara dengan satu identitas unik yang terintegrasi dalam batas-batas apa yang dapat diterima secara budaya dan diperbolehkan secara hukum. Tambahan dari editor: Satu identitas elektronik untuk tiap warga seharusnya dapat digunakan untuk segala urusan kependudukan dan perizinan serta perpajakan. Terlebih lagi kartu tersebut dapt terhubung ke suatu sistem pembayaran secara nasional, maka akan lebih bermanfaat lagi.

5. Analisa Terhadap Semua Jenis Data

Analytics adalah teknik pengumpulan dan analisis data untuk memberikan wawasan yang dapat membimbing tindakan untuk meningkatkan efisiensi organisasi atau efektivitas program. Penggunaan analisis meresap pada semua tahap kegiatan usaha dan pelayanan – analisis di mana-mana – memungkinkan mengarahkan instansi pemerintahan bergeser dari pelaporan dashboard indikator ke proses bisnis otonom dan intelijen bisnis (BI). Ini merupakan kemampuan yang membantu manusia untuk membuat konteks keputusan lebih baik dengan dasar data secara real time. Tambahan editor : Data yang dianalisa akan beragam jenis untuk seluruh sektor pemerintahan. Tujuan Analytics everywhere pada sektor pemerintahan adalah untuk mendapatkan visibilitas terhadap suatu kondisi terkini. Sehingga pihak yang terkait dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal pro-aktif. Apalagi televisi sering mengundang pejabat pemerintahan untuk dimintai penjelasan. Bahwa, pihak televisi memiliki pusat penelitian sendiri, sudah pemerintah mulai melakukan analisa terhadap seluruh sektor secara terbuka. Pembuatan analisa tersebut dapat di lakukan secara otomatis dengan menetapkan konfigurasi terlebih dahulu.

6. Mesin Pintar

Dalam prakteknya, mesin pintar adalah kombinasi berbagai teknologi digital yang dapat melakukan seluruh pekerjaan walaupun tadinya kita pikir perlu orang untuk mengerjakan. Sementara teknologi berkembang pesat, hal itu sudah termasuk pada jaringan saraf, kendaraan otonom, asisten virtual dan penasihat pintar yang berinteraksi secara cerdas dengan orang-orang dan mesin lainnya. pemimpin IT di pemerintahan harus mengeksplorasi mesin pintar ini. Mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan publik atau sebagai cara untuk memudahkan urusan rutin.

7. Internet of Things

IoT adalah jaringan benda-benda fisik (fixed atau mobile) yang tertanam teknologi untuk berkomunikasi, memantau, atau berinteraksi dengan beberapa lingkungan. Arsitektur IoT beroperasi dalam suatu ekosistem yang mencakup hal-hal, komunikasi, aplikasi dan analisa data, dan merupakan faktor penting untuk aplikasi bisnis digital di semua industri sektor swasta dan sektor publik. Kasus penggunaan bisnis dan tingkat adopsi oleh instansi pemerintah bervariasi sesuai dengan layanan utama atau misi Program. Tambahan editor: Model urusan pemerintah yang memakai IoT; misalnya, aplikasi Qlue yang di adakan oleh pemprov DKI. Pemantauan banjir yang terintegrasi dengan sistem buka tutup irigasi dan dam merupakan penggunaan IoT sebagai praktek terbaik dalam pencegahan banjir nasional.

8. Platform Pemerintahan Digital

Pemerintah terus menghadapi tekanan untuk meningkatkan layanan dan menghemat biaya. Platform digital dapat mengurangi pekerjaan dan memfasilitasi desain yang berpusat pada pelayanan publik. Platform ini memberikan layanan seperti pembayaran, manajemen identitas dan verifikasi. Layanan aplikasi dapat digunakan misalnya, SMS dan email. Secara global, pemerintah mengambil pendekatan platform untuk menyederhanakan proses, meningkatkan interaksi warga dan mengurangi pengeluaran. Ini merupakan trend teknologi sistem informasi yang patut di adakan di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.

9. Arsitektur Software-Defined

Arsitekur Software-defined (SDA / Software Defined Architecture) menyisipkan perantara antara pemohon dan penyedia layanan sehingga layanan dapat berubah lebih dinamis. Ini ibaratnya seperti mengganti ban sementara mobil bergerak, dan ini merupakan salah satu kegunaan DevOps di pemerintahan. Menambahkan lapisan perangkat lunak untuk jaringan abstrak dan virtualisasi, infrastruktur atau keamanan telah terbukti menjadi cara yang berguna bagi pengadaan dan pemanfaat infrastruktur IT. Menerapkan teknik yang sama untuk arsitektur perangkat lunak dapat meningkatkan pengelolaan dan kelincahan aplikasi. Sehingga organisasi pemerintahan dapat menanggapi kebutuhan digital dan IOT. Beberapa organisasi pemerintahan telah mulai menerapkan infrastruktur perancangan software (SDI / Software Defined Infrastructure), namun sebagian besar masih beroperasi di data center tradisional (data center dibawah Tier III). Tambahan editor: sudah saatnya pemerintahan memiliki data center Tier III yang berstandar internasional. Dalam hal ini, pemerintahan dapat menggandeng mitra konsultan sertifikasi data center pemerintahan dalam pencapaian tersebut.

10. Keamanan Berdasar Risiko

Keamanan cyber terhadap ancaman terus berkembang, tetapi hanya mewakili satu dimensi terhadap ancaman dan risiko. CIO di pemerintahan harus mengadopsi pendekatan kesiagaan terhadap ancaman dan pendekatan keamanan berbasis risiko. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan berdasar informasi tentang risiko secara holistik. Sehingga dapat dimungkinkan untuk alokasi sumber daya secara lebih bijak terhadap; masukan tentang risiko dan dampak pada misi pemerintah, operasi, aset dan orang-orang; dan keterlibatan kepemimpinan senior dalam keputusan berbasis risiko. Tambahan editor: memang tidak semua trend teknologi sistem informasi harus di adopsi, namun faktor keamanan merupakan hal yang tidak bisa di tinggalkan.

2.4 Manfaat Sistem Informasi di bidang Pemerintah

      1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

          Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum

    Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh

    Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

    Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

      

     Trend teknologi sistem informasi di pemerintahan berpotensi secara signifikan menguntungkan kinerja pemerintah dalam tiga sampai lima tahun ke depan. Analytics di mana-mana, mesin pintar, arsitektur perangkat lunak yang ditetapkan dan keamanan berbasis risiko masing-masing akan memberikan tantangan governance , manajemen sumber daya manusia, dan praktek pembiayaan.

      Jika pemerintah dapat menyediakan sistem informasi pemerintahan yang strategis dan manfaatnya dapat langsung diperoleh oleh masyarakat, maka pemerintah dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap proyek-proyek pemerintahan. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pembayar pajak terhadap pemerintah dapat terus bertambah. Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan beberapa trend teknologi sistem informasi pemerintahan yang dirasa paling strategis pada tiap-tiap departemen.

Sumber:
1.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
2.https://iluhanggreni.wordpress.com/2015/04/04/penerapan-teknologi-informasi-di-bidang-pemerintahan/

3.http://perantara.net/trend-teknologi-sistem-informasi-pemerintahan/